..::ASOSIASI ASPAL BETON INDONESIA (AABI)::..

Konstruksi Media - Gejolak geopolitik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga minyak dunia mulai memberi tekanan serius pada sektor konstruksi jalan nasional.

Asosiasi Anemer Aspal Beton Indonesia (AABI) mengusulkan adanya penyesuaian harga untuk pekerjaan konstruksi sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pasokan material di tengah dinamika harga energi dan biaya logistik yang terus bergerak. Usulan ini dinilai penting agar tetap kompetitif, namun di saat yang sama mampu memberikan ruang keberlangsungan usaha bagi para pelaku industri dari hulu hingga hilir, termasuk sektor penambangan, pengolahan, dan distribusi ke proyek-proyek infrastruktur nasional.

Menurut Ketua Umum AABI, Kamaluddin, penyesuaian harga tersebut juga perlu mempertimbangkan meningkatnya kebutuhan pembangunan jalan dan konektivitas di berbagai daerah, sehingga kualitas pasokan tetap terjaga tanpa membebani ekosistem usaha nasional.

Langkah ini sekaligus diharapkan memperkuat posisi Aspal Buton sebagai material strategis dalam mendukung kemandirian bahan baku konstruksi dalam negeri, terutama saat pasar global mengalami gejolak yang berdampak pada harga aspal berbasis minyak bumi.

Ia menilai bahwa kenaikan harga solar industri dan aspal impor telah menempatkan para pelaku usaha pengaspalan pada situasi yang sangat berat.

Ditemui dalam forum Coffee Morning yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), Kamaluddin, mengungkapkan bahwa harga aspal dalam beberapa waktu terakhir telah naik lebih dari 30 persen, sementara solar industri bahkan melonjak di atas 60 persen. Kondisi ini membuat biaya pelaksanaan proyek melampaui harga penawaran yang telah disepakati dalam kontrak.

“Kalau situasi ini terus berlangsung, tentu akan sangat berat bagi anggota untuk melanjutkan pekerjaan, karena biaya riil di lapangan sudah jauh di atas perencanaan awal,” jelas Kamaluddin, Kamis, (09/04/2026).

Menurutnya, mayoritas anggota AABI yang merupakan pemilik Asphalt Mixing Plant (AMP) dan alat pengaspalan kini menghadapi beban biaya produksi yang melonjak tajam.

Ia menambahkan, situasi tersebut telah mendorong asosiasi untuk menyampaikan surat resmi kepada LKPP dengan tembusan kepada Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga para kepala balai di daerah.

Untuk itu, AABI berharap lonjakan harga material dan BBM akibat konflik global ini dapat diperlakukan sebagai kondisi kahar atau force majeure, sebagaimana telah dilakukan sejumlah negara lain.

Momentum Menekan Impor Aspal

Di tengah tekanan itu, Kamaluddin mengatakan bahwa kondisi global justru dapat menjadi momentum penting untuk mempercepat pemanfaatan Aspal Buton sebagai substitusi impor. Ketergantungan Indonesia terhadap aspal impor saat ini masih sangat besar, diperkirakan mencapai sekitar 80 persen.

Dia menambahkan, langkah menuju kemandirian material jalan nasional harus segera diperkuat agar gejolak eksternal tidak terus mengganggu keberlanjutan proyek infrastruktur.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan penggunaan Aspal Buton tidak bisa dilakukan secara instan. Tantangan utama masih berada pada kapasitas produksi dan kesiapan infrastruktur industri hulu.

“Kalau bicara penggunaan 100 persen produk lokal, kita harus realistis melihat kemampuan pasokannya. Saat ini untuk (aspal) campuran saja masih cukup berat untuk kebutuhan dalam negeri, apalagi jika diarahkan penuh, menggunakan aspal buton,” paparnya.

Karena itu, AABI mendorong dua langkah paralel yakni penyesuaian harga kontrak sesuai kondisi pasar dan peningkatan porsi penggunaan aspal lokal secara bertahap.

Ia pun menegaskan, kualitas pekerjaan jalan tidak boleh dikorbankan akibat tekanan biaya. Akan tetapi, fokus utama asosiasi tetap menjaga mutu dan kuantitas proyek, sementara mekanisme penyesuaian harga diharapkan dapat segera disepakati bersama pemerintah dan pemberi kerja.

Kamaluddin mengapresiasi perhelatan Coffee Morning LPJK sebagai ruang dialog yang strategis pasca-Lebaran Idul Fitri 1447 H dan di awal kepengurusan baru LPJK periode 2025-2029. Tai hanya itu, forum ini juga menjadi silaturahmi industri jasa konstruksi, karena membuka peluang diskusi yang lebih substantif antara asosiasi, regulator, dan pelaku usaha.

“Kami berharap pertemuan serupa (coffee morning) dapat lebih sering digelar agar solusi atas persoalan industri (konstruksi), termasuk ketahanan aspal nasional, dapat dirumuskan lebih cepat,” imbuhnya.

sumber : https://konstruksimedia.com/